Protes Rasisme Depan Istana, Mahasiswa Papua Tuntut Kemerdekaan


Sekitar seratus mahasiswa Papua dari Jakarta, Tangerang, dan Bogor pada Kamis (22/8) berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Jakarta. Demonstrasi dimulai sejak pukul 12 siang di seberang jalan kantor Kementerian Dalam Negeri. Mereka semula menolak diarahkan ke seberang Istana.

Pengunjuk rasa menyatakan prihatin dan marah atas sebutan monyet kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, dan menilainya sebagai tindakan rasis. Mereka menganggap hinaan itu menunjukkan orang Papua tidak pantas hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mahasiswa Papua itu juga menyatakan akan pulang.

Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut pelaksanaan referendum di Papua, yang kini sudah terbagi dua provinsi: Papua dan Papua Barat, untuk merdeka dan lepas dari Indonesia.

Demonstran membawa beragam spanduk antara lain bertulisan “NKRI No, Referendum Yes”, “Rakyat Papua Bukan Monyet”, “Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua” dan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk Mengakhiri Rasisme dan Penjajahan di West Papua.” Pengunjuk rasa juga meneriakkan slogan “Lawan Rasisme”, “Kami Bukan Monyet”, dan “Papua Merdeka.”

Sekitar setengah jam berunjuk rasa di seberang Kementerian Dalam Negeri, orator meminta peserta demonstrasi agar membuka baju, untuk menunjukkan bahwa orang-orang Papua bukanlah monyet seperti hinaan yang dilekatkan kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Aksi saling dorong sempat terjadi antara aparat keamanan dan demonstran, sebelum mereka diizinkan berjalan menuju depan istana untuk melanjutkan unjuk rasa.

Mahasiswa Papua dari Jakarta, Tangerang dan Bogor menggelar unjuk rasa di depan istana presiden, Kamis, 22 Agustus 2019. (Foto: VOA / Fathiyah)

Mahasiswa Papua dari Jakarta, Tangerang dan Bogor menggelar unjuk rasa di depan istana presiden, Kamis, 22 Agustus 2019. (Foto: VOA / Fathiyah)

Koordinator pengunjuk rasa, Albert Mungguar, menjelaskan rakyat Papua sudah tidak bisa lagi hidup dalam bingkai NKRI. Dia beralasan rakyat Papua sudah mengalami banyak penderitaan sejak bergabung dengan Indonesia.

“Kami hanya minta ke Jokowi (Presiden Joko Widodo) untuk mengakui kedaulatan politik rakyat Papua Barat 1 Desember 1961. Itu saja yang paling riil. Untuk rasisme terhadap orang Papua, (permintaan kami) hanya satu kemerdekaan untuk orang Papua,” kata Albert.

Dalam orasinya, Albert menegaskan kebijakan pemerintahan Jokowi terhadap orang Papua selama ini keliru. Dia menyebutkan rakyat Papua tidak butuh pembangunan, rakyat Papua ingin kemerdekaan.

Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta mengatakan ada juga orang Indonesia yang menentang rasisme, kolonialisme, dan militerisme yang diperlakukan terhadap orang-orang Papua. Menurutnya, itulah alasan pembentukan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua.

Surya menegaskan masalah utama yang dihadapi orang Papua adalah imperialisme, kolonialisme, dan militerisme.

“Apa yang membedakan rasisme orang Papua dan rasis terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia ini? Yang membedakan rasisme terhadap orang Papua adalah rasisme terhadap orang Papua berwajah kolonialisme,” ujar Surya.

Mahasiswa Papua dari Jakarta, Tangerang dan Bogor menggelar unjuk rasa di depan istana presiden, Kamis, 22 Agustus 2019. (Foto: VOA/Fathiyah)

Mahasiswa Papua dari Jakarta, Tangerang dan Bogor menggelar unjuk rasa di depan istana presiden, Kamis, 22 Agustus 2019. (Foto: VOA/Fathiyah)

Menurut Surya, demonstrasi yang dilakukan seratus mahasiswa Papua itu merupakan respon atas berbagai penindasan yang dilakukan terhadap rakyat West Papua.

Berbeda dengan demonstrasi-demonstrasi orang Papua sebelumnya, aparat keamanan tidak membubarkan dan menangkapi pengunjuk rasa meskipun mereka terang-terangan mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol gerakan Papua merdeka.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan pemerintah tidak menganaktirikan Papua dan Papua Barat. Keduanya, kata Wiranto, justru merupakan anak emas. Salah satunya adalah alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Papua lebih besar dibandingkan provinsi lain.

Wiranto mengatakan peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang memberi pelajaran terkait persatuan dan rasa saling menghargai serta saling menjaga komunikasi. Siapapun yang melanggar hukum, ia menjamin, pasti akan dikenakan sanksi hukum.

Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan apabila semua tokoh adat di Papua menenangkan mereka, pasti bisa meredakan situasi. Dia juga berharap tidak ada lagi rasialisme kepada warga Papua. Menurutnya sesama anak bangsa tidak boleh saling menjelekkan. Ia meminta insiden yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang tidak terulang.

“Akar masalah ini masyarakat minta kan harus diproses, kalau itu jalan mungkin mereka sudah tenang kayaknya,” kata Lenis.

Tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang akhir pekan lalu memicu demonstrasi di Manokwari, Sorong, Timika dan Fakfak. [fw/ka]



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *